Redaksi.news, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota, Rabu (7/5/2025).
Pelantikan tersebut didasarkan pada sejumlah regulasi dan rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun, di balik prosesi pelantikan itu, muncul dugaan praktik kecurangan. Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan adanya indikasi skandal yang melibatkan Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM.
Menurut SW, keduanya diduga berkolaborasi meloloskan sekitar 20 orang pejabat dari total 59 yang dilantik, tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Sayang sekali Bapak Gubernur tidak menyadari adanya permainan di belakang proses ini,” ujarnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).
SW mengaku memperoleh informasi tersebut dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Ia menuturkan, IM diduga menjalankan arahan kekasihnya yang berinisial DDY, bersama tangan kanan DDY yang berinisial HMT, untuk menempatkan orang-orang tertentu di jabatan strategis. Tujuannya, agar proyek-proyek di Pemprov DKI dapat dikendalikan.
Selain itu, IM disebut kerap memanggil kepala dinas, direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk membicarakan proyek. HMT, yang disebut sebagai operator DDY, bersama staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, juga dikabarkan sering terlihat di ruang kerja IM maupun Sekda MM.
SW bahkan menuding IM mendapat dukungan dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini, yang ikut menekan Sekda, kepala dinas, dan pimpinan BUMD DKI untuk menuruti kehendaknya.
“IM bersama operatornya sering memanggil dan memaksa pejabat terkait untuk mengatur proyek,” ungkapnya.
Lebih lanjut, SW memperingatkan agar Gubernur Pramono Anung waspada dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang. Ia khawatir praktik serupa akan kembali terjadi, terutama untuk jabatan strategis di tingkat camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. (Din)
